Sekretaris Daerah Pemko Lhokseumawe, Dasni Yuzar, menyatakan, apabila ada yang melanggar sementara ini hanya akan ditegur. Sebab, sejak ditempelkan Senin (7/1) kemarin status surat edaran itu sebatas imbauan. Jadi Pemko belum memberlakukan larangan itu secara keras.
"Kalau melanggar, nanti ada sanksi administrasi. Ya teguran dulu," kata Yuzar ketika dihubungi detikcom, Selasa (8/1/2013).
Yuzar menambahkan, Pemko akan membentuk tim pemantau larangan tersebut. Razia yang melibatkan dinas syariat, Wilayatul Hisbah (WH), dan satpol akan digelar di tempat-tempat tertentu. Namun mereka hanya memperingatkan, tidak sampai menjatuhkan sanksi.
"Khusus untuk PNS, hari ini kami minta SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) memberi arahan ke bawahannya agar menyosialisasikan surat edaran tersebut. Harapannya PNS memberi contoh," jelasnya.
Pantauan detikcom, sebagian perempuan PNS sudah mulai duduk menyamping saat dibonceng di sepeda motor. Namun sebagian di antaranya, terutama PNS yang mengenakan celana panjang, masih duduk mengangkang.
